Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
295/G/2018/PTUN.JKT 1.1. BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN LMDH WANA CENGKLIK INDAH.Diwakili oleha. RUSTAM
2.BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN LMDH JATI MAKMUR LEDOKDAWAN. Diwakili oleh Sudarso		 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Minutasi
Tanggal Pendaftaran Selasa, 18 Des. 2018
Klasifikasi Perkara Perijinan
Nomor Perkara 295/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal Surat Selasa, 18 Des. 2018
Nomor Surat -
Penggugat
NoNama
11. BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN LMDH WANA CENGKLIK INDAH.Diwakili oleha. RUSTAM
2BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN LMDH JATI MAKMUR LEDOKDAWAN. Diwakili oleh Sudarso
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1TEGUH FITRIANTO WIDODO, SH. dkk1. BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN LMDH WANA CENGKLIK INDAH.Diwakili oleha. RUSTAM
Tergugat
NoNama
1MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Kuasa Hukum Tergugat
Gugatan

DALAM PENUNDAAN.

  1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa aquo.----------------------------------------------------------------------------------
  2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa aquo berupa :---------------------------------------------------------------

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4982/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Wana Mulya Seluas ± 96 (Sembilan Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;--------------------

sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara aquo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DALAM POKOK PERKARA.

  1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya.------------------------------------------
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa aquo  berupa :-------------------------------------------------------------------------------------------------

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4982/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Wana Mulya Seluas ± 96 (Sembilan Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;--------------------

3.Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa aquo berupa:--------------------------------------------------------------------------

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4982/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Wana Mulya Seluas ± 96 (Sembilan Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Juli 2018;--------------------

4.Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.----------
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak