1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, berupa:
   • Tindakan penundaan berlarut yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk membentuk Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat;
   • Sikap diam Para Tergugat atas Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat.

Adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

1. Mewajibkan Para Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan yang berisi kesediaan membentuk UU Tentang Masyarakat Hukum Adat.
2. Mewajibkan Para Tergugat untuk membahas dan menetapkan UU Masyarakat Hukum Adat selambat-lambatnya dalam masa sidang akhir DPR RI tahun 2024.
3. Mewajibkan Para Tergugat melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan Para Pengugat untuk mendapatkan masukan substansi RUU Masyarakat Adat.
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan.
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;